oleh

KPK Diminta Lidik Dana Bantuan Keuangan di Kabupaten Gayo Lues

 

 

Banda Aceh, Detik Nasional | Terkait dengan adanya carut marut dalam pengelolaan keuangan daerah dipemda Gayo Lues tahun 2020, sebagaimana dalam temuan LHP BPK RI , Praktisi Hukum Maripatua Purba, SH, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sesegera mungkin melakukan Lidik terhadap Temuan BPK RI tersebut, demikian disampaikan nya kepada beberapa media,Senin 6/9/2021.

Ditambahkan praktisi ini kembali bahwa hal ini diperkuat dengan adanya temuan LHP BPK RI dimana bahwa Alokasi Dana Bantuan Keuangan bersifat Pemerintah Aceh kepada beberapa Kabupaten Kota tahun anggaran 2020, diantara penerima tersebut tertera nama kabupaten Gayo Lues, berdasarkan temuan LHP BPK RI tahun 2021 bahwa dana Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur dari Pemerintah Aceh sebesar Rp20 000.000.000,00, Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp18.000.000.000,00 dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp2.000.000.000.00.

Penelusuran terhadap laporan realisasi fisik dan keuangan sumber dana bantuan keuangan khusus infrastruktur per 31 Desember 2020, diketahui Dinas PUPR baru melaksanakan pekerjaan perencanaan dengan realisasi sebesar Rp685.455.000,00 atau 3,81% dari anggaran, dan belum melaksanakan kegiatan fisik dan pengawasan.

Dengan demikian menurut sisa pagu anggaran masih terdapat sisa dana sebesar Rp17.314.545.000.00 (Rp18.000.000.000,00 – Rp685.455.000,00). Sedangkan kegiatan dari bantuan keuangan khusus pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian telah dlaksanakan seluruhnya dengan realisasi per 31 Desember sebesar Rp1.917.763.600,00 atatu 95,89%.

Kedua sumber dana yang belum direalisasikan per 31 Desember 2020 dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Infrastruktur yaitu Rp24.300.000.000,.00-Rp17.314.545.000,00). Sedangkan saldo kas RKUD per 31 Desember 2020 hanya sebesar Rp573.880.744,16.

Hal ini menunjukkan bahwa dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah dicairkan untuk pembayaran kegiatan/belanja lain diluar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dalam DPPA BPBD TA 2020 dan diluar kegiatan Infrastruktur sebagaimana yang telah dicantumkan dalam DPPA Dinas PUPR TA 2020.

Atas penggunaan kedua sisa dana tersebut Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD tidak dapat menjelaskan sisa dana tersebut dibayarkan untuk kegiatan yang mana. Bidang Perbendaharaan tidak memiliki data terkait rincian pembayaran yang menggunakan kas dari kedua sumber dana tersebut.(RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed